Polsek Kota Utara Bekuk 303 Di Wilayah Kec.Kota Utara

Kamis 20/9/2012 Pukul 23.30 Wita, Kapolsek Kota Utara IPTU DEWA  AYU R. CEMPAKA Bersama Jajaran Polsek Kota Utara membekuk judi domino (Qyu Qyu) di Kelurahan Wongkaditi Timur. dari hasil penggrebekan tersebut didapatkan barang bukti 1 (satu) set kartu domino dan sejumlah uang tunai serta 4 (empat) orang tersangka.ke empat tersangka tersebut saat ini di tahan di PolsekKota Utara Res. Kota Gorontalo.

This slideshow requires JavaScript.

By Kepolisian Sektor Kota Utara Res Gorontalo Posted in Informasi

Polsek Kota Utara Bekuk Kupon Putih

Satu orang pengepul Kupon Putih (KP) yang beroperasi di wilayaha Terminal 42 Kecamatan Sipatana Kamis 20/9/2012 Pukul 17.00 di bekuk oleh Anggota Buser Polsek Kota Utara BRIGADIR HERMAN MILE dan BRIPTU SYARIFUDIN DUNGGIO  atas perintah Kapolsek Kota Utara IPTU DEWA AYU R. CEMPAKA.

Dari hasil penangkapan tersebut didapatkan bukti uang berjumlah Rp 358.000,00 , satu buah rekapan KP dan sebuah Handphond.dan saat ini dalam pengembangan dan di tahan di Mapolsek Kota Utara Res Gorontalo Kota .

 

By Kepolisian Sektor Kota Utara Res Gorontalo Posted in Informasi

KEJUARAAN SEPAK BOLA MEMPERINGATI HUT BHAYANGKARA KE-66

Dalam Rangka memperingati HUT Bhayangkara Ke-66, Polres Gorontalo mengadakan kejuaraaan sepak bola antara jajaran polres gorontalo.

This slideshow requires JavaScript.

By Kepolisian Sektor Kota Utara Res Gorontalo Posted in Informasi

PENGAMANAN KEGIATAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM BER-SKALA KECIL DAN DAMAI DI WILAYAH POLRES GORONTALO

1.   UMUM :

  1. Bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Dalam setiap menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh perudang-undangan.
  3. Polri khususnya Polres Gorontalo memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh setiap pihak atau orang yang berkepentingan guna menjaga situasi kamtibmas yang aman, tertib dan bermartabat.
  4. Pemberian pelayanan keamanan kepada kegiatan penyampaian dimuka umum khususnya yang berskala kecil dan damai harus memiliki Standart Operasional Prosedur yang jelas, mudah dimengerti dan dapat di aplikasikan oleh seluruh personel Polres Gorontalo.

2.   DASAR :

  1. UU Nomor  9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
  2. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
  4. Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
  5. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Pananggulangan Huru-Hara.
  6. Surat Telegram Kapolda Gorontalo Nomor : STR/187/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Pola Penganan Unjuk Rasa di Polda Gorontalo.

3.   MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Standart Operasional Prosedur ini dimaksudkan untuk memberikan panduan yang jelas, mudah dimengerti dan dapat diaplikasikan oleh seluruh personel Polres Gorontalo dalam manangani dan mengendalikan penyampaian pendapat di muka umum yang ber-skala kecil dan damai di wilayah Polres Gorontalo

Tujuan :

Standart Opersional dan Prosedur ini bertujuan agar dalam pemberian pelayanan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum yang ber-skala kecil dan damai di wilayah Polres Gorontalo dapat dilaksanakan dengan baik sehingga hak dan kebebasan seluruh masyarakat dalam menyampaikan pendapat dapat terpenuhi dalam keadaan damai, tertib dan bermartabat.

KETENTUAN UMUM

  1. Penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab di hadapat orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tertulis dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
  3. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
  4. Rapat Umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
  5. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
  6. Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat STTP adalah pernyataan tertulis dari Pejabat Kepolisan yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik.
  7. Penyampaian pendapat di muka umum ber-skala kecil dan damai adalah kegiatan dengan jumlah massa maksimal 30 orang dan bersifat damai tidak menjurus anarkis.

BENTUK KEGITAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

a. Unjuk rasa atau demonstrasi;

b. pawai;

c. rapat umum;

d. mimbar bebas;

e. penyampaian ekspresi secara lisan, body language, isyarat;

f.  kegiatan lain yang intinya menyampaikan pendapat di muka umum.

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

  1. Setiap penyelenggara penyampaian pendapat di muka umum, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Kepolisian yang berwenang baik tingkat Polda maupun Polres paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
  2. Waktu-waktu yang ditentukan :

1)     Di tempat terbuka pukul 06.00 s.d 17.00 WITA

2)     Di tempat tertutup pukul 06.00 s.d 22.00 WITA

PELAYANAN KEGIATAN

  1. Setelah menerima pemberitahuan dari penyelenggara, Kasat Intelkam atau pejabat yang berwenang di Sat Intelkam, melaksanakan penelitian kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan sekaligus mengkaji apakah kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan atau bersifat damai.
  2. Segera setelah melaksanakan penelitian terhadap surat pemberitahuan, Kasat Intelkam atau pejabat yang berwenang menerbitkan STTP dan Kirka Intel dengan tembusan kepada Kapolres, dan Kabag Ops.
  3. Berdasarkan disposisi Kapolres, tembusan STTP dan Kirka Intel, Kabag Ops membuat Rencana Pengamanan dan Surat Perintah Pengamanan yang di tanda tangani oleh Kapolres Gorontalo.

PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM PENGAMANAN KEGIATAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM BER-SKALA KECIL DAN DAMAI.

  1. Tingkat Polsek :

1)  Kapolsek jajaran Polres Gorontalo sebagai penanggung jawab wilayah lokasi kegiatan wajib hadir dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan dan dalam pelaksanaannya harus selalu berkoordinasi dengan Kabag Ops.

2)  Unsur Sabhara Polsek melaksanakan pengamanan terbuka dengan sikap persuasif tanpa senjata.

3)  Unsur Reskrim dan Intelkam melaksanakan pengamanan tertutup sekaligus bertugas mengumpulkan informasi yang perlu dilaporkan kepada Kapolsek yang akan diteruskan kepada Kapolres Up. Kabag Ops.

4)  Polsek-Polsek jajaran diluar lokasi pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, mempersiapkan anggota masing-masing untuk siap membackup kekuatan personel pengamanan bila sewaktu-waktu diperintahkan oleh Kapolres Up. Kabag Ops.

2.  Tingkat Polres :

1)  Kabag Ops atas perintah Kapolres mengkoordinir dan mempersiapkan Regu Dalmas dan apabila diperlukan mempersiapkan juga Kompi Dalmas Kerangka yang kemudian di siagakan di Mapolres untuk sewaktu-waktu siap digerakkan dalam mengantisipasi meningkatnya eskalasi ancaman kegiatan penyampaian pendapat.

2)  Kompi Dalmas Polres Gorontalo terdiri dari 1 (satu) Regu Dalmas Inti dan Kompi Dalmas Kerangka yang dibagi menjadi 3 (tiga) Pleton yang di pimpin oleh Danton Dalmas Kerangka. Pergerakan Kompi Dalmas Polres dikendalikan oleh Kasat Sabhara atas perintah Kapolres up. Kabag Ops.

3)  Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim dengan dikoordinir oleh Kabag Ops menyiapkan unit masing-masing untuk melaksanakan pengamanan tertutup.

4)  Kasat Lantas mempersiapkan dan mengendalikan unsur lalu-lintas untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas di lokasi yang akan digunakan dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

5)  Kasat Binmas mempersiapkan tim negosiator untuk sewaktu-waktu siap digerakkan menjadi negosiator.

6)  Bagian, Satuan, dan Seksi jajaran Polres Gorontalo yang tidak terlibat dalam Kompi Dalmas Kerangka mempersiapkan anggota masing-masing untuk menjadi anggota Dalmas Cadangan.

7)  Kasi TI mengkoordinir dan memantau kesiapan alat komunikasi agar tidak terjadi gangguan saat pelaksanaan pengaman.

9.  Pengamanan Kegiatan

a)    Pengaman terbuka di lokasi kegiatan dilaksanakan oleh Polsek dan dipimpin oleh Kapolsek dengan sikap persuasif, bersahabat dan tanpa senjata. Setiap perkembangan situasi wajib dilaporkan kepada Kapolres up. Kabag Ops.

b)   Jalur lalu-lintas di wilayah kegiatan tetap dibuka dengan pengaturan oleh Satuan Lalu Lintas.

c)    Regu Dalmas Polres disiapkan oleh Kasat Sabhara dan standby di Mapolres untuk sewaktu-waktu siap digerakkan.

d)    Kompi Dalmas Kerangka apabila diperlukan, di siagakan di Mapolres dan dikendalikan oleh Kasat Sabhara dibawah koordinasi Kabag Ops.

e)    Kabag Ops sebagai koordinator pengamanan wajib memantau situasi wilayah dan kegiatan dan melaporkan setiap perkembangan kepada Kapolres.

f)     Satuan Intelkam dengan kendali Kasat Intelkam, melaksanakan pengamanan tertutup dan mengumpulkan informasi yang perlu dilaporkan kepada pimpinan.

g)    Satuan Reskrim dengan kendali Kasat Reskrim, mempersiapkan unitnya untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan bila terjadi gangguan, pelanggaran atau tindak pidana dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

h)    Setiap personel yang melaksanakan pengamanan wajib menjunjung tinggi HAM dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam pelaksanaan tugasnya.

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

a)    Kapolres dibantu Kabag Ops melaksanakan pengendalian dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pengamanan kegiatan.

b)   Kasi Was dan anggotanya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengamanan kegiatan.

c)    Kasi Propam dan anggotanya melaksanakan pengamanan internal terhadap personel Polres Gorontalo dan jajaran dalam pelaksanaan kegaiatan pengamanan.

d)    Bag Ops melaporkan kegiatan pengamanan secara tertulis kepada Polda Gorontalo Up. Karo Ops dengan tembusan kepada Kapolda dan pejabat lainnya yang perlu di berikan laporan.

PENUTUP

Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengaman Kegiatan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Ber-skala Kecil dan Damai ini agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas oleh seluruh Satuan dan Polsek di jajaran Polres Gorontalo.

This slideshow requires JavaScript.

 

By Kepolisian Sektor Kota Utara Res Gorontalo Posted in Informasi

PELAKSANAAN KEGIATAN POLISI MO AWOTA (POLISI MEMBAUR) DI LINGKUNGAN POLRES GORONTALO

POLISI MO AWOTA (POLISI MEMBAUR)

UMUM

PENDAHULUAN

  1. Sebagaimana arah kebijakan Kapolri tentang Revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, dimana salah satunya yang termasuk dalam kerangka Revitalisasi adalah agar Polri yang berada diwilayah dapat membuat terobosan kreatif (creative Breaktrough).
  2. Terkait dengan terobosan kreatif (Creative Breaktrough) yang sekaligus merupakan komitmen revitalisasi, maka Polres Gorontalo (Sat Binmas) berupaya membuat suatu terobosan kreatif dengan  program / kegiatannya dinamakan “ Polisi Mo Awota ” atau Polisi Membaur.
  3. Bahwa dalam implementasi pelaksanaan dari program tersebut Polres Gorontalo berkomitmen ataupun berupaya melayani secara proaktif, transparan dan akuntabel sehingga dengan demikian secara eksternal atau keluar Polres Gorontalo dapat secara langsung menyentuh serta membaur dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan sekaligus dapat bekerjasama dan membangun kemitraan dengan masyarakat / pemangkukepentingan didalam menciptakan kamtibmas yang kondusif ataupun didalam menanggulangi serta mencegah gangguan kamtibmas diwilayah hukum Polres Gorontalo.

DASAR

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri.
  3. Keputusan Kapolri No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan personil Polri.

MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Maksud untuk memberikan arahan umum tentang pelaksanaan program / kegiatan Polisi Mo Awota (Polisi membaur) yang dilaksanakan oleh Polres Gorontalo.
  2. Tujuannya agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara optimal sesuai yang diharapkan.

II.    KEGIATAN POLISI MO AWOTA (POLISI MEMBAUR)

Konsep Polisi Mo Awota

a. Kebijakan.

  • Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri sebagaimana diatur dalam pasal 14 (1) c bahwa Polri dalam hal ini Sat Binmas berkewajiban membina masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan.
  • Pelaksanaan program Polisi Mo Awota (Polisi membaur) adalah sebagai salah satu program yang bersifat strategisdidalam melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui bentuk – bentuk program kemitraan Polri dengan masyarakat dari semua elemen maupun dengan para pegawai yang ada pada Dinas dan Instansi.
  •   Program Polisi Mo Awota (polisi membaur) merupakan terobosan kreatif yang diharapkan dapat menjadi landasan terwujudnya kepercayaan masyarakat sekaligus dapat menepis pendapat dan sorotan masyarakat yang selama ini menilai bahwa Polri kurang berada ditengah – tengah masyarakat yang setiap saat membutuhkan kehadiran Polisi selaku konsultan dalam pemecahan masalah.

Strategi Polres Gorontalo

Untuk menunjang tercapainya strategi Polres Gorontalodalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa, maka dilakukan beberapa upaya antara lain :

  • mewujudkan peran serta masyarakat untuk mencegah menangkal dan menanggulangi gangguan kamtibmas dilingkungannya secara swakarsa sekaligus Polri mencarikan solusi penyelesaian masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat.
  •  Mewujudkan kemitraan Polisi dan masyarakat serta instansi terkait lainnya sesuai dengan perannya masing – masing.
  •  Agar warga masyarakat dapat secara langsung merasakan kehadiran polisi sehingga memberikan kesan bahwa Polri adalah berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat (masyarakat).

b. Kegiatan Polisi Mo Awota

Polisi Mo Awota merupakan kegiatan Polres Gorontalo dengan melibatkan masyarakat sebagai partner dalam melakukan dialog kamtibmas. Kegiatan ini dilakukan dengan  harapan selain terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, juga informasi yang berkembang di masyarakat  baik yang sifatnya umum dan khusus dapat disampaikan langsung kepada anggota Polres Gorontalo saat berdialog. Kegiatan Polisi Mo Awota merupakan upaya membangun kemitraan Polri khususnya Polres Gorontalo dengan masyarakat denga tujuan :

  •  Menumbuh kembangkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap gangguan kamtibmas;
  • Meningkatkan efektifitas penyuluhan dan penerangan guna meningkatkan kesadaran hukum, ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam Harkamtibmas;
  • Memamfaatkan kemampuan yang ada pada mitra Polri baik yang ada pada masyarakat, tokoh masyarakat dan Instansi / pihak –pihak terkait lainnya untuk kepentingan dukungan kelancaran pelaksanaan harkamtibmas.

III. PELAKSANAAN POLISI MO AWOTA

1.  Sasaran

a.  Masyarakat

Kegiatan Polisi Mo A Wota diarahkan kepada kelompok – kelompok masyarakat yang terdapat pada semua elemen, antara lain :

a).      Masyarakat yang dianggap memiliki kerawanan untuk berperilaku menyimpang dari norma-norma sosial yang dapat mempengaruhi dan menggangu situasi dan kondisi Kamtibmas;

b).      Masyarakat yang dapat diikutsertakan dalam membangun kemitraankarena kedudukan, Jabatan atau pengaruhnya  dalam masyarakat;

c).      Masyarakat yang kegiatannya berkaitan dengan bentuk-bentuk Pam Swakarsa.

b.  Lingkungan

Lingkungan fisik

a).      Lingkungan pemukiman;

b).      Lingkungan kerja / usaha;

c ).     Lingkungan pendidikan.

  1. Pola Kegiatan

Kegiatan Polisi Mo A Wota dilaksanakan dengan melibatkan keterpaduan fungsi dan polsek pindah. Selain melibatkan keterpaduan fungsi, kegiatan ini juga dapat dilaksanakan oleh masing – masing fungsi dan Polsek jajaran dengan elemen masyarakat sesuai dengan tupoksinya.

a.                 Fungsi Shabara

1)    Pada melaksanakan patrol singgah pada pos – pos pamswakarsa (Satpam, siskamling) kemudian melakukan dialog dengan anggota masyarakat di lingkungan dan memberikan penyuluhan / penerangan kepada petugas pamswakarsa tentang menjaga kamtibmas;

2)    Pada saat melaksanakan pengaturan sambil memberikan penyuluhan / penerangan berupa himbauan berupa masyarakat untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

b.     Fungsi Lalu lintas

1)    Melalui Dikmas lantas melakukan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat  pada umumnya dan kelompok anak-anak pada usia dini serta Instansi / pihak pihak terkait lainnya tentang sopan santun cara berlalu lintas jalan, melalui bentuk-bentuk program kemitraan dengan memamfaatkan peran massa baik media elektronik;

2)    Membuat billboard tentang sopan santun berlalulintas yang dipasang pada tempat yang strategis.

c.     Fungsi Reskrim

Membuat Action Plant bersama dengan Sat Binmas dan Instansi / pihak-pihak terkait lainnya yang dititik beratkan pada membimbing masyarakat untuk mentaati ketentuan-etentuan hukum, mengerti hukum, mengerti hak dan kewajiban dalam proses penegakan hukum antara lain :

d.     Fungsi Intelkam

Membuat action Plant bersama Sat Binmas yang dititik beratkan dalam proses penertiban perijinan masyarakat dengan memberikan penyuluhan / penerangan kepada masyarakat yang akan mengurus perijinan antara lain :

1)       Keramaian yang bersifat politik;

2)       Penyampaian pendapat dimuka umum;

3)       POA.

IV. PENUTUP

Demikianlah Standart Operational Procedure (SOP) Polisi Mo A Wota disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Polisi Mo A Wota, sekian dan terima kasih.

Gorontalo,      Maret  2012

KASAT BINMAS

RAHIM BALU

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 60050861

This slideshow requires JavaScript.

PERSYARATAN RIM TAMTAMA BRIMOB DAN TAMTAMA POLAIR T.A. 2012

PERSYARATAN UMUM

  1. WARGA NEGARA INDONESIA (PRIA)
  2. BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
  3. SETIA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD TAHUN 1945.
  4. SEHAT JASMANI DAN ROHANI (SURAT KETERANGAN DOKTER )
  5. TIDAK PERNAH TERPIDANA KARENA MELAKUKAN SUATU KEJAHATAN (SKCK) DARI POLRES SETEMPAT
  6. BERIBAWA, JUJUR, ADIL DAN BERPERILAKU TIDAK TERCELA.
  7. BERSEDIA DI TEMPATKAN DISELURUH WILAYAH NKRI DAN BERSEDIA DITUGASKAN PADA SEMUA BIDANG TUGAS POKOK POLRI.

PERSYARATAN LAIN

  1. BERIJAZAH SERENDAH – RENDAHNYA SMU / MA JURUSAN IPA/IPS ATAU SMK YG TERMASUK DGNKOMPETENSI DGN TUGAS POKOK POLRI (KECUALI TATA BUSANA DAN TATA KECANTIKAN) KHUSUS POLAIR DIUTAMAKAN SMK PERKAPALAN, TEKNIKA, NAUTIKA DAN ELEKTRO DENGAN KRITERIA LULUS.
  2.  PESYARATAN UMUR PD SAAT BUKA DIK TUK TAMTAMA BRIMOB  DAN POLAIR T.A. 2012 TGL 1 AGUSTUS 2012 MIN 17 THN 5 BLN DAN MAKSIMAL 21 TH
  3. TINGGI BADAN MINIMAL 163 CM ( DENGAN BERAT BADAN SEIMBANG MENURUT KETENTUAN YANG BERLAKU.
  4. BELUM PERNAH MENIKAH DAN SANGGUP TIDAK MENIKAH SELAMA DALAM PENDIDIKAN PEMBENTUKAN TAMTAMA BRIMOB DAN POLAIR T.A. 2012 DITAMBAH DUA TAHUN SETELAH LULUS.
  5. BERSEDIA MENJALANI IKATAN DINAS PERTAMA SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN TMT SAAT DIANGKAT MENJADI TAMTAMA POLRI.
  6. MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI ORANG TUA / WALI BAGI YANG BELUM USIA 21 TAHUN.
  7. TIDAK TERIKAT PERJANJIAN IKATAN DINAS DENGAN INSTANSI LAIN.TELAH BERDOMISILI DI WILAYAH HUKUM
  8. POLDA TEMPAT PENDAFTARAN MINIMAL 1 (SATU) TAHUN YANG DIBUKTIKAN DGN KTP SETEMPAT DAN KK ATAU SURAT KETERANGAN DARI KADES/LURAH ATAU IJAZAH/STTB/RAPOR.
  9. MENGIKUTI DAN LULUS RIK / UJIAN DENGAN SISTEM GUGUR YANG MELIPUTI MATERI DAN URUTAN KEGIATAN YANG SUDAH DITENTUKAN.
  10. PENDAFTARAN DIBUKA DARI TGL 5 S/D 14 JUNI 2012 SETIAP HARI KERJA BERTEMPAT DI POLDA GORONTALO ATAU MELALUI REGISTER ONLINE ( MENGISI DATA NOMATIF PESERTA) MELALUI WEBSITE :www.penerimaan.polri.go.idSEKALIGUS MEMBAWA ADMINISTRASI AWAL SEBAGAI BERIKUT :
  • ASLI DAN COPY SEMUA IJAZAH /SKHU DAN TRANSKRIP NILAI YANG DIMILIKI YANG DILEGARISIR.
  •  ASLI DAN COPY AKTE KELAHIRAN /SURAT KENAL LAHIR YG TELAH DILEGALISIR.
  • ASLI DAN COPY SKCK YG DILEGALISIR.
  • ASLI SURAT KESEHATAN DARI PUSKESMAS SETEMPAT.
  • ASLI SURAT DAN COPY SURAT KETERANGAN BELUM NIKAH DARI KELURAHAN DIKETAHUI KECAMATAN DAN DILEGALISIR OLEH KUA.
  • ASLI RAPOR SD, SLTP DAN SMA / MA / SMK.
  • PAS PHOTO BERWARNA UKURAN 4 X 6 SEBANYAK 18(DELAPAN BELAS) LEMBAR DAN  3 X 4 SEBANYAK 5 (LIMA) LEMBAR.

 

 

By Kepolisian Sektor Kota Utara Res Gorontalo Posted in Informasi

PERSYARATAN RIM BRIGADIR BRIMOB DAN BRIGADIR DALMAS T.A. 2012

PERSYARATAN UMUM

  1. WARGA NEGARA INDONESIA (PRIA)
  2. BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
  3. SETIA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD TAHUN 1945.
  4. SEHAT JASMANI DAN ROHANI (SURAT KETERANGAN DOKTER )
  5. TIDAK PERNAH TERPIDANA KARENA MELAKUKAN SUATU KEJAHATAN (SKCK) DARI POLRES SETEMPAT
  6. BERIBAWA, JUJUR, ADIL DAN BERPERILAKU TIDAK TERCELA.
  7. BERSEDIA DI TEMPATKAN DISELURUH WILAYAH NKRI DAN BERSEDIA DITUGASKAN PADA SEMUA BIDANG TUGAS POKOK POLRI.

PERSYARATAN LAIN

  1. BERIJAZAH SERENDAH – RENDAHNYA SMU / MA JURUSAN IPA/IPS ATAU SMK YG TERMASUK DGN KOMPETENSI DGN TUGAS POKOK POLRI (KECUALI TATA BUSANA DAN TATA KECANTIKAN) DENGAN NILAI AKHIR (HUAN DAN SEKOLAH) UTK JURUSAN IPA MIN 6,25 DAN IPS /SMK MIN 6,5
  2. PESYARATAN UMUR PD SAAT BUKA DIK TUK BRIGADIR BRIMOB DAN DALMAS T.A. 2012 TGL 1 AGUSTUS 2012 MIN 17 THN 5 BLN DAN MAKSIMAL 21 THN
  3. TINGGI BADAN MINIMAL 163 CM ( DENGAN BERAT BADAN SEIMBANG MENURUT KETENTUAN YANG BERLAKU
  4. BELUM PERNAH MENIKAH DAN SANGGUP TIDAK MENIKAH SELAMA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN DAN DITAMBAH DUA TAHUN SETELAH LULUS DILANTIK DGN MENGGUNAKAN ATRIBUT PANGKAT BRIPDA.
  5. BERSEDIA MENJALANI IKATAN DINAS PERTAMA SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN TMT SAAT DIANGKAT MENJADI BRIGADIR BRIMOB DAN DALMAS TA. 2012.
  6. MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI ORANG TUA / WALI BAGI YANG BELUM USIA 21 TAHUN.
  7. TIDAK TERIKAT PERJANJIAN IKATAN DINAS DENGAN INSTANSI LAIN.
  8. TELAH BERDOMISILI DI WILAYAH HUKUM POLDA TEMPAT PENDAFTARAN MINIMAL 1 (SATU) TAHUN YANG DIBUKTIKAN DGN KTP SETEMPAT DAN KK ATAU SURAT KETERANGAN DARI KADES/LURAH ATAU IJAZAH/STTB/RAPOR.
  9. MENGIKUTI DAN LULUS RIK / UJIAN DENGAN SISTEM GUGUR YANG MELIPUTI MATERI DAN URUTAN KEGIATAN YANG SUDAH DITENTUKAN.
  10. 10.      PENDAFTARAN DIBUKA DARI TGL 5 S/D 14 JUNI 2012 SETIAP HARI KERJA BERTEMPAT DI POLDA GORONTALO ATAU MELALUI REGISTER ONLINE ( MENGISI DATA NOMATIF PESERTA) MELALUI WEBSITE :www.penerimaan.polri.go.id SEKALIGUS MEMBAWA ADMINISTRASI AWAL SEBAGAI BERIKUT:

 

  • ASLI DAN COPY SEMUA IJAZAH /SKHU DAN TRANSKRIP NILAI YANG DIMILIKI YANG DILEGARISIR.
    • ASLI DAN COPY AKTE KELAHIRAN /SURAT KENAL LAHIR YG TELAH DILEGALISIR.
    • ASLI DAN COPY SKCK YG DILEGALISIR.
    • ASLI SURAT KESEHATAN DARI PUSKESMAS SETEMPAT.
    • ASLI SURAT DAN COPY SURAT KETERANGAN BELUM NIKAH DARI KELURAHAN DIKETAHUI KECAMATAN DAN DILEGALISIR OLEH KUA.
    • ASLI RAPOR SD, SLTP DAN SMA / MA / SMK.
    • PAS PHOTO BERWARNA UKURAN 4 X 6 SEBANYAK 18(DELAPAN BELAS) LEMBAR DAN  3 X 4 SEBANYAK 5 (LIMA) LEMBAR.

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 Tentang HAKI

Hak cipta (lambang internasional: ©, Unicode: U+00A9) adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1). (sumber wikipedia bahasa indonesia)

Untuk membuka file yang berformat Pdf tentunya kita harus membutuhkan aplikasi Adobe Reader ataupun sejenisnya.

Download Adobe Reader

By Kepolisian Sektor Kota Utara Res Gorontalo Posted in Undang-Undang